Jakarta – Pakar demografi juga juga ekonom Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan DKI Jakarta akan mengalami penurunan populasi produktif kemudian peningkatan populasi lanjut usia (lansia) akibat perpindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Struktur penduduk dalam Jakarta akan mengalami perubahan yang mana signifikan. Jumlah penduduk produktif akan merosot secara signifikan yang mana diikuti dengan peningkatan jumlah total agregat penduduk lanjut usia," kata Sonny dalam Seminar Internasional Hari Kekayaan Negara tentang Reimagining Jakarta Future yang mana dipantau virtual pada Jakarta, Senin.
Sonny menuturkan penurunan populasi produktif akan berdampak besar terhadap produktivitas lalu struktur penduduk Jakarta. Populasi lanjut usia (lansia) yang digunakan digunakan berusia 65 tahun ke atas dalam dalam Jakarta akan meningkat signifikan dari lima persen pada 2020 menjadi 21 persen pada 2050.
"Kalau kita menggunakan definisi lain dari elderly (lansia) dengan menggunakan usia 60 tahun ke atas, bahkan jumlahnya akan mencapai 28 persen. Bayangkan pada tahun 2050 hampir sepertiga penduduk Jakarta akan berusia lanjut," tuturnya.
Pembangunan juga perpindahan ibu kota negara baru akan melalui lima tahap penyelenggaraan yaitu pada fase 1 2022-2024, fase 2 pada 2024-2029, fase 3 pada 2030-2034, fase keempat pada 2035-2039, juga fase kelima pada 2040-2045.
Menurut Sonny, mulai fase kedua perpindahan ibu kota negara, jumlah keseluruhan keseluruhan penduduk di area dalam Jakarta akan terus menurun. Penurunan tajam akan dimulai dari fase keempat perpindahan ibu kota negara pada 2035 kemudian seterusnya.
Ia mengatakan dalam suatu proyeksi populasi, dengan tanpa perpindahan ibu kota, Jakarta memang akan mengalami penurunan jumlah total keseluruhan penduduk, namun dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara, penurunan total agregat penduduk Jakarta justru semakin cepat akibat Jakarta akan kehilangan tambahan lanjut dari 200.000 penduduk pada 2030.
Sementara pada 2050 Jakarta akan kehilangan lebih tinggi banyak dari 400.000 orang sebagai akibat dari perpindahan ibu kota negara.
Namun, dampak terbesar akan dialami oleh Jawa Barat akibat akan kehilangan tambahan besar dari 1,3 jt orang pada 2050. Sedangkan Banten akan kehilangan lebih banyak besar dari 300.000 penduduk.
"Saya bukan tahu kabupaten atau kota mana yang dimaksud dimaksud paling merasakan dampak pemindahan ibu kota sebab proyeksi jumlah keseluruhan keseluruhan penduduk dikerjakan dalam dalam tingkat provinsi, bukan di tempat dalam tingkat kabupaten serta kota," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan populasi penduduk pada area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibatasi cuma 1,91 jt orang sehingga tak akan seperti Jakarta.
"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk dalam di area di lokasi ini (IKN)," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati.
Dia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang dimaksud dimaksud terdiri dari pekerja bangunan serta ASN juga TNI – Polri tahap pertama.
"Selesainya baru pada tahun 2045 yang tersebut dimaksud diperkirakan 1,91 jt penduduk, tidaklah ada boleh tambahan tinggi dari itu lantaran daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 jt penduduk," katanya.
Pemindahan Ibu Kota Negara dijalani sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, menggalakkan metamorfosis penyelenggaraan sosial, budaya, dan juga juga dunia bidang usaha bangsa.
Kemudian memacu percepatan penyelenggaraan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan perekonomian yang mana inklusif lalu juga merata.
Pemindahan Ibu Kota Negara direncanakan lalu dibangun dengan standar baru yang tersebut hal tersebut lebih besar lanjut tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, juga bermartabat.